Bogoran.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bersinergi dengan pemerintah pusat. Dalam hal ini BPTJ terkait reformasi angkutan massal.
Pemkab Bogor akan menerapkan rencana operasional sarana angkutan umum massal terintegrasi di Kabupaten Bogor.
Hal tersebut dibahas melalui kegiatan Pembahasan Nota Kesepakatan dan Pembahasan Program Subsidi Angkutan Umum Layanan Buy The Service (BTS) Kabupaten Bogor, di Ruang Rapat Bupati, Rabu, 3 Januari 2024.
Buy The Service (BTS) merupakan bagian dari rencana reformasi angkutan umum di Kabupaten Bogor. Gambaran reformasi angkutan umum yang sudah dilakukan oleh Pemkab Bogor. Yakni regulasi, pengajuan bantuan keuangan untuk bus listrik ke Provinsi Jawa Barat.
Adapun nota kesepakatan antara Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dengan Pemkab Bogor yang telah dilakukan pada 29 September 2023. Dan sudah ditandatangani oleh Bupati Bogor periode 2018-2023 Iwan Setiawan sebelum berakhir masa jabatannya. Serta dukungan penuh dari DPRD juga Organda.
Atasi Kemacetan
Pj. Bupati Bogor, Asmawa Tosepu menjelaskan, strategi penanganan kemacetan di Kabupaten Bogor salah satu strateginya adalah pemenuhan transportasi massal. Yakni dengan skema BTS angkutan massal yang sudah digagas Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI).
Sebab akibat dari kondisi kemacetan adalah masyarakat Bogor sehingga keberpihakan program dan anggaran atas persoalan ini bagi Pemkab Bogor adalah prioritas.
“Oleh karena itu kami berjanji bersama Kemenhub minimal satu koridor bisa kita bangun dan tangani di Februari 2024 dengan APBD. Ini komitmen kami jangan hanya pemerintah pusat saja tapi pemda juga harus care akan hal ini,” kata Asmawa Rabu, 3 Januari 2024.
Menurutnya, Kabupaten Bogor sebagai penyangga Ibukota tidak terlepas dari kepentingan nasional. Juga sebagai daerah pergerakan dan pergeseran manusia sangat massif setiap harinya.
Apalagi waktu-waktu tertentu, maka dari itu untuk mengatasi persoalan tersebut tidak bisa dilakukan sendiri oleh Pemkab Bogor atau Pemerintah Pusat saja. Akan tetapi harus secara sinergi antara Pemkab Bogor, pemerintah pusat dan stakeholder lainnya.
Ia menambahkan, menindaklanjuti MoU yang sudah ditandatangani sebelumnya tentu mudah-mudahan bagian dari ikhtiar bersama untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Kabupaten Bogor. Beberapa poin pun sudah dibahas bersama.
“Kami terima kasih kepada pemerintah pusat khususnya BPTJ yang senantiasa memberikan perhatian khusus. Terutama penanganan atau pengendalian kendaraan kemacetan di Kabupaten Bogor seperti di kawasan yang memang menjadi pusat atau titik persoalan,” jelasnya.
“Semoga sinergi ini bisa memecahkan bersama sehingga penanganan transportasi secara pelan-pelan kita tuntaskan,” ujar Pj. Bupati Bogor. (Albin Pandita)
